prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Analisis Tata Kelola (Manajemen) Pemerintahan Dari Perspektif Good Governance 1. Sementara dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas memiliki pengertian berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang. Sebagai komitmen BKN untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menciptakan situasiBAB II PERKEMBANGAN TEORI TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PENERAPANNYA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK Prinsip-prinsip Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara Sehubungan dengan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan sistem. A A A. PTI copyright © 2002-2023 . tata kelola pemerintahan yang baik. Latar Belakang Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam ketahanan negara. 2. 1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni: 1. 1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau Good Governace merupakan perwujudan dari prediktabilitas, keterbukaan, dan pencerahan dalam pengambilan keputusan; birokrasi yang profesional penuh etos kerja; pemerintah sebagai eksekutif yang akuntabel dalam setiap tindakannya; dan partisipasi lembaga masyarakat yang kuat. 2. Transparansi, 2. PENINGKATAN TATA KELOLA YANG BAIK DAN DAYA SAING . Yang dimaksud dengan kata baik disini ialah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Bahkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan peranan pemerintah untuk melakukan. Tata kelola sebagai perspektif. Keempat prinsip utama tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. B. Akuntabilitas publik 2. Partisipasi. com - 19/10/2021, 20:14 WIB. yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Diperbarui 26 Mei 2023, 14:20 WIB Diterbitkan 26 Mei 2023, 14:20 WIB. Asas ini menentukan terkait kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. transparansi; 7 c. Prinsip Tata Kelola yang Baik Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Oleh karenanya, program reformasi birokrasi yang saat ini tengah gencar dilakukan, harus melibatkan atau mendasarkanGood Governance ialah tata kelola pemerintahan yang baik. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kadek Cahya Susila Wibawa Pengajar Hukum Pelayanan Publik FH Undip [email protected] tata kelola pemerintahan yang baik dengan asas-asas penyelenggaraan negara. id d3d3k81@gmail. Prinsip tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada consensus; 9). 2 No. Tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi hingga weweang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut. pondasi tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Menata dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam menopang empat bidak prioritas penyelenggaran pemerintah desa Tonala 5. 1. Unsur pemerintah yang dipercayai untuk menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Keinginan untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang bersih, akuntabel dan bebas KKN merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan good governance, melaluiA. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Bahasa Inggris: "Good Corporate Governance" atau disingkat "GCG"), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Download to read offline. Pemerintah melalui Menteri Negara BUMN telah memiliki kebijakan yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN yang membuktikan bahwa. 1Latar Belakang Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah. Tata kelola desa menjadi isu yang sangat penting di era pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. PENDAHULUAN Good governance (tata pemerintahan. Prinsip Good Governance menurut Badan Perencanaan Pembangunan. Sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. menggambarkan tata pemerintahan yang baik atau buruk Ogundiya (2010) menjelaskan, membutuhkan pemahaman esensi dari negara yang tidak hanya tertanam dalam konstitusi tetapi juga fungsi dari cita-cita. governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. yang baik guna mendiseminasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa. BAB 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pengertian Good Governance Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990-an. Situasi tersebut mendorong diperbaruinya mandat KNKG melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi. Secara sederhana good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Meeta Ruparel dalam tulisannya “Hospital Good Governance” menyebutkan ada 5 (lima) elemen kunci dari tata kelola yang baik di rumah sakit yaitu: 1) Accountability; 2) Fairness dan Ethic; 3) Safety;1 “KAJIAN TERHADAP PENGUKURAN GOVERNANCE (INDIKATOR DAN PRINSIP GOVERNANCE)” I. Good Governance. . prinsip-prinsip neo-manajerial yang dilakukan di Singapura dan beberapa negara Asia lainnya dan (3). “Tuntutan akan tata kelola. Konsep ini akhir-akhir ini banyak sekali dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, serta pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Berikut ini penjelasan beserta contoh penerapan 11 prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Keterbukaan dan Transparansi (opennes and transperancy) didefinisikan sebagai upaya organisasi pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal dapat dirilis secara akurat, mudah dipahami, tepat waktu, dan seimbang. Menurut prinsip tersebut, beberapa pengungkapan yang menjadi basis minimal untuk dilaporkan adalah kinerja finansial dan operasional perusahaan, tujuan perusahaan,kepemilikan saham mayoritas,. Good governance merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. MENUJU DESA SEJAHTERA . Grand Design RBN tersebut, kemudian dijabarkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 (Permen PAN dan RB No. C. Pemerintah perluUntuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip – prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Mengiplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan yang diantaranya adalah sebagai berikut; a. BUMN DI INDONESIA. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan membutuhkan lembaga-lembaga yang efisien dan bertanggung jawab yang mampu membuat. Transparansi (Transparancy) Prinsip dasar, untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis3. 12 Juli 2022 06:09. Tata kelola SPBE tidak. Organisasi yang marnpu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif; 4. Mural tersebut sebagai gambaran Kota Salatiga yang penuh keragaman suku dan. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 6 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan. Menurut undang undang no. Agar. Mewujudkan good governance melalui peran masyarakat merupakan suatu keniscayaan. 2. Tata kelola ( governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Good Governance di Indonesia sendirimulai didengungkan dan terjadi di era reformasi tahun 1998. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good. Pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi di lingkungan PU, Jumat (9/12) di Jakarta. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya adalah tata kelola organisasi. Tata kelola ( governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan. f Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu, legitimasi politik, kerjasama dengan. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diaturTata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) tidak saja menjadi sebuah jaminan bagi seluruh rakyat dalam memperjuangkan cita dan harapan seluruh warga negara, juga sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Lalu, apa. Adapun rumusan permasalahannya 1) Bagaimana Administrasi Negara yang baik yaitu yang berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA DINAS PARIWISATA KOTA JAYAPURA Yuiati Kala’Padang gianaevangeline11@gmail. Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka. Sebenarnya upaya-upaya untuk mewu-judkan governance ini telah dilakukan pula, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga ke depan, perlu untuk merekonstruksi sistem pengawasan yang sudah ada saat ini, untuk kemudian diperkuat kembali dengan mempersiapkan segala aspek sumber daya yang mendukung adanya sistem. It is widely recognized that accountability is key to ‘good governance’, the effective provision of public services and goods, and constructive relations between citizens and the. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Pasal 3 . Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang. Good Governance Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance, yaitu: good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih). Tim Redaksi. 2. Manfaat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Namun. (2017)Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan karakteristik good government dan merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam . Dengan. 5. secara otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena belum mampu secara optimal membuka peran serta masyarakat dalam praktek pemerintahan. Keberadaan GCG Code diharapkan mampu mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan, serta dalam setiap. "penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (the good local governance) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian. Prinsip tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baik, tidak hanya terbatas padaPengelolaan keuangan daerah merupakan alur perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, dan harus dijalankan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. JAKARTA - Penguatan tata kelola di sektor publik maupun korporasi merupakan hal yang penting dalam situasi saat ini. kinerja dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai prasyarat bantuan yang. b. pemerintahan yang baik. Pengelolaan pemerintah yang baik. Kreditor yang memberikan pinjaman. "'Trusted government' sangat penting agar pemerintahan efektif. Semangat pemerintah dalam menata birokrasi telah mulai dirasakan perubahan-perubahan dari. Penyelenggara negara yang bersih merupakan. A. yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. 12Diana Sari, Pengaruh Sistem, Op. Dalam pratiknya pemerintahan yang bersih (clean goverment), lanjut Bakti, adalah model pemerintahan yang efektif, efesien, jujur, transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Selain itu, 8. f. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang diperlukan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik bagi lembaga yudikatif. Munculnya Tap MPR no. hubungan diperlukan untuk pemerintahan. Namun realitas korupsi masih meningkat. Terdapat banyak teori dari berbagai sumber ataupun para ahli mengenai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik,dan prinsip tersebut setelah diakumulasikan adalah sebagai berikut: 1. B. F. 05/2016 tentang Tata. Secara umum, efektivitas menekankan pada pencapaian dan tujuan akhir seperti meningkatkan kualitas layanan, produktivitas, kinerja maupun efisiensi. Oleh karena itu, paper inimenyelidiki satu set tata kelola proses TI yang sesuai dengan. Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan,” Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor. Deskripsi konsep “tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)” hakikatnya menjadi landasan bagi aturan hukum yang modern dan demokratis. Dalam pengelolaan investasi atau perusahaan yang baik akan dibutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintah biasa dikenal dengan konsep GGMeningkatnya tuntutan untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, kualitas kinerja publik, serta ketaatan pada hukum yang berlaku. Memperhakan kepenngan kaum paling miskin dan lemah (khususnya berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan); b. Syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, adalah sebagai berikut: Pemerintah. JAKARTA - Ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. 6Saraswati R. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 3pada Desa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Desa yang bisa dipertang-gungjawabkan (akuntabel), dikelola dengan baik (professional), terbuka (transparan), bersih, efek-tif dan efisien. Komitmen tersebut dinyatakan dengan ditandatanganinya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Irjen Kementerian PU Basoeki Hadimoeljono dan seluruh pejabat. Download Free PDF. Tata kelola pemerintahan yang baik. Menganalisis unsur-unsur pokok dalam mewujudkan cita-cita good governance 4. Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah “Terwujudnya Pelayanan yang profesional untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka good governance adalah suatu suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan. Arti Otonomi Daerah dalam Pemerintahan, Prinsip, Tujuan, dan Dasar Hukumnya. Tata laksana yang baik ( bahasa Inggris: good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Akuntabilitas, 3. Education. Pelaksanaan RUPS 10 3. E. Dengan begitu akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai harapan semua pihak. politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. ”75 GoodAkan tetapi dalam pemahaman spesifiknya di sektor pemerintahan, good governance berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Itulah ulasan mengenai apa itu transparansi, tujuan dan manfaatnya, serta indikatornya. Istilah Clean & Good Governance (pengelolaan atau tata pemerintahan yang bersih dan baik) merupakan wacana yang mengiringi gerakan. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Hubungan antara pemerintah dengan pasar. Dalam. Good governance sendiri memiliki definisi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, semua anggota institusi kepemerintahan memiliki suara. Menganalisis pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan f modern 3. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi b. dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Transparansi. Good Governance. Simak di sini! apa tujuan dan prinsip dari good governance. Menyusun strategi pelibatan organisasi masyarakat sipil dan. PENDAHULUAN 1. SI. 1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang kemudian akan mendorong para kepala daerah untuk mengembangkan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta mengkondisikan berbagai langkah reformasi birokrasi. Penerapan prinsip-prinsip good governance memegang peranan yang penting bagi sebuah instansi pelayanan publik, untuk dapat sukses dalam melayani masyarakat, dimana didalamnya terdapat prinsip-prinsip good governance yang berdiri teguh sebagai landasan kebenaran suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik. kamarnya saja. Menuju Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) Menurut undang undang no. Efektif. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban negara harus mengelola keuangan negara dengan baik. Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri 7 Ilham Arisaputra, Muhammad. Selain itu pemerintahan yang baik adalah menghindari salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Fenomena "korupsi"membuat bangsa Indonesia memiliki citra sebagai bangsa korup, sehingga penyelenggaraan Good Governance atau tata kelola pemerintah yang baik dan bersih terhambat dan mengalami banyak kendala. JurnalTata Kelola Pemerintah yang Baik. 1 Pengertian Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menurut bank dunia (Word Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Pembelajaran Pertama tentang Supra sttruktur dan Infra struktur Politik, Pembelajaran Kedua tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sedangkan Pembelajaran Ketiga tentang Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Disadari, melaksanakan tata pemerintahan yang baik memerlukan waktu yang tidak sebentar dan juga usaha yang tanpa henti. Governance adalah tata pemerintahan/kegiatan pemerintahan, bukan instusi pemerintahannya. Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dengan P encegahan Kecurangan Tata kelola pemerintahan merupakan serangkaian prinsip -prinsip yang dijalankan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. 116. perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, yang mengarah pada organisasi (kelembagaan), tatalaksana, SDM, pelayanan, akuntabilitas dan perundang-undangan serta pola pikir (Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010- 2025, 2010: 2, yang selanjutnya disingkat GDRB). Dwi Nur Hayati Penulis. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik (BAPENAS, 2008: 9) istilah good governance mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik,. Tata kelola pemerintahan yang baik tertuju pada penyelenggaraan Penerapan Prinsip Pemerintahan di daerah kabupaten Toraja. Edy Lisdiyono, SH. Efektivitas dan Efisiensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Indonesia. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Pasaribu masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Prinsip-prinsip yang ada pada good governance antara lain sebagai berikut:menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu juga pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 Tentang Organisasi Nirlaba. ,CA Dosen PNS Dpk Program Studi S1 Akuntansi STIE. Baik dalam artian bahwa pemerintahan harus sesuai dengan norma, hukum serta menjadi wadah penyaluran. Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk kepentingan kajian tersebut. Aplikasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam perundang-undangan Indonesia dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara (Undang-Undang Pasal 03 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang meliputi: Sehingga pemerintahan yang baik harus segera dilaksanakan supaya semua persoalan yang muncul selesaikan dan juga sistem pengembalian ekonomi dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Covid-19, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagian berakar pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi.